Gara-gara Gaji Pegawai Hamas dan PA Ribut

INILAHCOM, Gaza City – Sengkarut antara kubu Hamas dan Fatah dalam pemerintahan persatuan nasional Palestina yang baru, kini mulai merebak.

Kasus pertama yang mencuat adalah pembayaran gaji para pegawai negeri sipil di pemerintahan Hamas di Jalur Gaza yang tak terbayar beberapa bulan belakangan. Hamas mengalami cekak duit karena disapih Mesir akibat hubungan Hamas dan Ikhwanul Muslimin Mesir.


Pemerintahan Hamas mengklaim uang yang mereka simpan di perbankan di wilayah Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dibekukan setelah pecah pertempuran pada 2007.

Pada Senin kemarin (2/6/2014) sengkarut kubu Hamas dan PA berakhir sudah, yang ditandai dengan pelantikan pemerintahan persatuan nasional Palestina.

Namun keributan terjadi di sejumlah bank di Kota Gaza pada Rabu malam, saat pegawai negeri Hamas berusaha menghalangi pegawai negeri PA menarik duit gaji mereka di sejumlah ATM. Pasukan keamanan Hamas menengahi, dengan menutup pintu-pintu ATM demi menjaga ketertiban umum, ujar beberapa pejabat Hamas.

“Apa yang terjadi di perbankan itu adalah akibat kemarahan para pegawai negeri sipil yang merasa didiskriminasi dan tak dibayarkan gajinya,” ujar juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri, Kamis (5/6/2014), kepada Al Arabiya.

“Pemerintah baru harus mengambil alih tanggung jawab bagi setiap pegawai negeri, dan jangan melangkah keliru yang kembali mengarah pada perpecahan seperti yang sudah-sudah,” tambah Abu Zuhri.

PA sudah membayar gaji pegawai negeri PA di wilayah Gaza pada Rabu pekan ini. Namun pegawai negeri Hamas di Gaza belum dibayar PA. Padahal mereka berharap PA mulai membayar sejak dibentuk pemerintahan persatuan nasional. Karena itu mereka melakukan protes saat pegawai negeri PA hendak mengambil gaji mereka.

Sebanyak 50.000 pegawai negeri sipi Hamas tidak terdaftar sebagai pegawai PA karena mereka diangkat setelah terbentuknya pemerintah Hamas di Jalur Gaza. Para pegawai dan simpatisan presiden PA Mahmud Abbas yang bekerja di Gaza terusir pada 2007.

Hamas sejak beberapa bulan belakangan tidak lagi mampu membayar gaji pegawai negeri, setelah Mesir dengan ketat terus menekan Hamas. Hamas mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang dimusuhi oleh oleh kalangan sekuler Mesir.

Pemerintahan PA yang baru kini sedang “mempelajari” kemungkinan mengambil alih pegawai negeri sipil Hamas untuk dimasukkan dalam daftar gaji.
Lihat sumber DiSini