Liputan6.com, Jakarta - Jelang pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada Juli mendatang, pemerintah berikutnya diharapkan tidak mengulang kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya serta mencontoh kebijakan yang bisa membawa dampak positif bagi ekonomi nasional.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koordinator Asosiasi Noke Kiroyan mengatakan ketika era kepemimpinan Soeharto, jika kondisi ekonomi memburuk, maka akan diambil langka deregulasi untuk memperbaiki kondisi tersebut.
"Waktu jaman Pak Harto, kalau ekonomi memburuk, pemerintah akan ambil langkah deregulasi sehingga regulasi yang menghambat dihilangkan, tapi pada masa SBY, regulasi malah terkesan tumpang tindih malah tidak jarang bertolak belakang," ujar dia pada acara Focus Discussion Group (FDG) Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha di Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Selain itu dia juga menilai pada pemerintahan SBY pembangunan masih kurang menyentuh rakyat banyak. Hal ini terlihat dari tingkat rasio yang pada 2010 pada level 0,37, namun pada 2013 naik menjadi 0,41.
"Kita berharap pemerintahan ke depan akan ada perataan pendapatan. Pada 2030 ekonomi Indonesia diprediksi menjadi terbesar ke 7 di dunia. Jika tidak langkah-langkah untuk memperbaiki hal tersebut, maka kita tidak akan bisa menjadi ekonomi terbesar ke 7 tersebut," lanjut dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daniswara Hardjono mengaku yakin dari 2 pasangan capres dan cawapres yang bersaing dalam pilpres mendatang mampu membawa kepentingan sektor ekonomi.
Hal ini karena kedua pasang tersebut berasal dari kalangan pengusaha dan memiliki pengalaman dalam birokrasi pemerintahan.
"Dari kedua pasang calon tersebut, keempat-empatnya berasal dari dunia usaha dan keempat-empatnya punya pengalaman birokrasi. Kita akan upayakan unsur pengusaha sebanyak-banyaknya ada dalam kabinet," tandas dia. (Dny/Nrm)
Credits: Nurmayanti
No comments:
Post a Comment